MUSEUM DAN IDENTITAS BETAWI

101_5672

Oleh : Mona Lohanda

 

Pengantar

Dari sebuah buku kecil, Bangunan Cagar Budaya di Wilayah DKI Jakarta,  yang diterbitkan oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta tahun 1995, mari kita mencatat berapa jumlah museum yang tersebar diwilayah Jakarta Raya yang pengelolaannya berada di bawah Pemerintah DKI Jakarta.

Ada Museum Prasasti, Museum Joang ’45, Museum MH Thamrin (saat itu masih sebagai rumah yang berstatus cagar budaya) di Jakarta Pusat. Di Jakarta Barat ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Tekstil. Di Jakarta Utara satu-satunya yang ada adalah Museum Bahari, sementara di dua wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur tidak tercatat adanya museum yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Menarik untuk diamati bahwa dua wilayah  Jakarta Barat dan Jakarta Pusat memiliki banyak museum yang bangunannya sekaligus berstatus cagar budaya. Karena bentuk arsitektur bangunan di kedua wilayah yang mewarisi bangunan kolonial, patutlah dipuji usaha Pemerintah DKI di bawah gubernur Ali Sadikin untuk menjaga-merawat bangunan-bangunan tersebut dengan menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai museum. Dengan begitu, orang akan mencari tahu tidak hanya karena tampilan fisik bangunan berarsitektur kuno tetapi juga belajar dari isi koleksi museum yang bersangkutan.

Tetapi kalau diamati lebih lanjut, kebanyakan museum tersebut jika dilihat dari koleksi dan representasi makna keberadaanya tidaklah mencerminkan karakater lokal Jakarta, tetapi lebih menunjukkan keberadaannya di wilayah Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Sebut saja misalnya, Museum Joang ’45 yang sejak awal tidak merepresentasikan Jakarta dari aspek historis maupun karakter identitasnya. Gedung itu menjadi bangunan bersejarah karena merupakan Asrama Angkatan ’45 dimana para pemuda berkumpul belajar menempa diri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka ketika bangunan itu dijadikan museum muncul sejumlah kerepotan dalam pengelolaan dan pengisian materi yang cocok dengan sejarah gedung, karena harus berbenturan dengan materi sejarah perjuangan nasional yang direpresentasikan oleh Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda dan Museum Naskah Proklamasi yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sama halnya dengan Museum Tekstil, Museum Wayang dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Koleksi yang ada di ketiga museum tersebut sama sekali dengan merepresentasikan ciri khas kelokalan Jakarta, apalagi karakater ke-Betawi-an yang sedikitpun tidak terlihat.

Ditambah dengan faktor pendanaan, pengelolaan yang profesional dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di bidang permuseuman di jajaran Pemerintah DKI Jakarta, kiranya perlu ada pemikiran ulang tentang keberadaan museum-museum yang menyebabkan pemerintah ‘keberatan beban”. Patut dipuji pula bahwa boleh jadi hanya satu-satunya pemerintah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki Dinas Museum dan Sejarah di antara pemerintah daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Perampingan organisasi yang berakibat perubahan nomenklatur dari dinas tersebut diharapkan ke depan dapat dipulihkan kembali menjadi Dinas Museum dan Sejarah, tanpa perlu meletakkan pekerjaan besar ini di bawah dinas lain.

 

Museum sebagai identitas lokal

Soal identitas akan membuahkan banyak aspek yang perlu diangkat dan dinobatkan sebagai ciri karakter warga komunitas, kelompok ataupun etnis. Etnis yang lahir, tumbuh berkembang ataupun sirna terikat kepada locus di mana ia hidup. Maka orang Aceh berasal-mula dari wilayah Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Orang Bangka berasal dari pulau Bangka, begitu pula halnya dengan orang Jawa, Madura, Bali, Ambon, Papua dan lainnya.

Locus orang Betawi sudah barang tentu adalah Jakarta atau yang dulunya dikenal sebagai Batavia.

Dengan demikian perlu pula dipikirkan usaha membangun-mengembangkan museum di wilayah Pemerintah DKI Jakarta yang bercirikan karakteristik ke-Betawi-an atau kemudian ke-Jakarta-an  sebagai identitas lokal.

Kita tahu banyak orang memberi komentar tentang lambang DKI Jakarta dengan menerakan Monumen Nasional yang jelas tidak mencirikan ‘kedaerahan’nya. Dalam hal ini perlu dilihat posisi unik Jakarta yang berstatus sebagai ibukota negara. Sekalipun ada dua provinsi lain yang berstatus daerah khusus, seperti Yogyakarta dan Aceh, keduanya tidak memiliki status sebagai ibukota Negara, pusat kedudukan Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta adalah ibukota provinsi tetapi juga ibukota negara.

Memikir ulang tentang keberadaan sejumlah museum di wilayah DKI Jakarta, sementara menemukan dan mengembangkan museum yang bercirikan kedaerahan Jakarta-Betawi, saya berpendapat ada dua museum yang patut dipertimbangkan.

Beberapa tahun yang lalu saya diminta hadir dalam diskusi-rapat perencanaan tentang dua museum, yaitu Museum Thamrin ketika gedung di gang Kenari (sekarang jalan Kenari II) mau dijadikan museum, dan yang satu lagi adalah rencana mendirikan museum Betawi di Situ Babakan. Namun, sampai hari ini sebegitu jauh tidak banyak yang saya ketahui tentang perkembangan pembangunan kedua museum tersebut, kecuali dari berita-berita di media suratkabar.

Kalau saja Pemeintah DKI Jakarta berniat berkonsentrasi pada pengembangan kedua museum tersebut, maka keduanya akan dapat merepresentasikan Betawi-Jakarta sebagai identitas lokal yang mencerminkan ‘kedaerahan’ dari Jakarta sebagai sebuah wilayah etnis Betawi (lokal) sekaligus sebagai Jakarta dalam tataran nasional.

Adapun dua museum lainnya, Museum Sejarah Jakarta dan Museum Bahari perlu diberikan perhatian khusus pula. Kedua museum dapat menjelaskan perjalanan riwayat kehidupan kota dan wilayah Jakarta ini dari perspektif sejarah. Mulai dari Sunda Kalapa-Jayakarta-Batavia-Jakarta. Khusus Museum Bahari dapat dijadikan sebagai museum maritim yang jarang kita jumpai di tanah air, kecuali yang dikelola oleh TNI-Angkatan Laut, yang tentunya berbeda dalam persektif sejarahnya dengan Museum Bahari yang ada di jalan Pasar Ikan no. 1 itu.

 

Antara dua ikon Betawi

Kita mulai dulu dengan Museum MH Thamrin mengingat museum ini sudah lebih lama dikelola oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta.

 

MH Thamrin adalah tokoh pergerakan kebangsaan kelahiran Batavia/Jakarta yang bersama-sama dengan sejumlah tokoh pejuang lainnya dijadikan pahlawan nasional semasa pemerintahan Sukarno. Partisipasi Thamrin dalam kegiatan berpolitik semasa pemerintahan kolonial tidak hanya tercatat pada lingkup nasional tetapi juga lingkup wilayah Batavia-Jakarta. Kota ini banyak berhutang kepada sang tokoh, yang memulai kegiatan politiknya di Dewan Kotapraja (Gemeente Raad) berlanjut pada tingkat Dewan Rakyat (Volksraad), badan legislatif-parlementer buatan Hindia Belanda.

Semasa menjadi anggota Dewan Kotapraja perhatian Thamrin pada kesejahteraan warga kota, layanan publik, keamanan dan ketertiban diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa gubernur Ali Sadikin menjadikan proyek perbaikan kampung dengan sebutan Proyek Husni Thamrin adalah kehormatan yang diberikan atas jasa-jasa tokoh Betawi yang mengajukan usulan untuk Kampong Verbetering (Perbaikan Kampung) dalam sidang Gemeente Raad, berulangkali di tahun 1921-1923-1924-1925 (Untuk biografi politik MH Thamrin lebih lanjut lihat Bob Hering, M.H.Thamrin membangun nasionalisme Indonesia, penerbit Hasta Mitra, Jakarta, 2003). Semestinya para legislator di DPRD DKI Jakarta berkaca kepada sosok Thamrin yang sebagai anggota ‘inlander’ di dalam Dewan buatan pemerintah kolonial, berjuang keras untuk kesejahteraan warga penduduk yang diwakilinya.

Bahwa sebagai warga Betawi yang berjuang tidak hanya untuk kepentingan konmunitasnya tetapi dengan terjun ke dalam Volksraad, Thamrin juga berpikir dan berjuang untuk hari depan bangsa. Thamrin merepresentasikan ‘Betawi-Jakarta’ pada   tatanan politik tingkat nasional, meski ia meninggal pada tahun 1942, sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan.

Atas dasar pemikiran kelokalan dan kenasionalan MH Thamrin dalam kiprah kehidupan politiknya, maka Museum Thamrin semestinya dijadikan ikon yang merepresentasikan aktivitas Betawi-Jakarta pada tingkat lokal dan nasional sekaligus.

Museum Tahmrin semestinya dikelola dengan berfokus pada pribadi Thamrin sebagai sosok Betawi yang membawa ke-Betawi-an dalam kancah nasional, sekaligus menjelaskan posisi Betawi dalam masa kolonial. Unit kerja yang berkepentingan mengembangkan-mengelola Musuem Thamrin tinggal menyisir dan menelusuri bahan-materi koleksi yang akan dipamerkan-ditampilkan dalam museum tersebut.

Jika Museum Thamrin merepresentasikan dan berkonsentrasi pada kegiatan dan lingkup kehidupan politik, atau dengan kata lain “Betawi dalam arena politik lokal-nasional”, maka Museum Betawi dengan sendirinya perlu memfokuskan diri pada aspek sosial-budaya. Kehidupan Betawi sebagai sebuah komunitas yang beragam-majemuk sejak awal perlu diperlihatkan secara lebih seksama. Dari segi pandangan hidup, hubungan antar warga, komunikasi sosial, unsur seni-budaya beserta segala rinciannya adalah bagian dari koleksi Museum Betawi. Dengan begitu tidak akan ada kerepotan dalam menelusuri materi yang diperlukan oleh kedua museum yang bisa dijadikan ikon identitas ke-Betawi-an.

Museum Betawi bisa dijadikan ‘museum hidup’ yang terus bergerak ke arah perubahan jaman sebagaimana warga Betawi yang harus menghadapi tantangan hidup di ibukota negara.  Museum Thamrin menjadi ‘hidup’ sebagai bagian dari masa sejarah komunitas Betawi yang juga akan terus bergerak ke depan. Perubahan struktur administrasi lokal Batavia menjadi Jakarta Raya hingga status daerah Khusus Ibukota dapat direpresenatsikan di Museum Thamrin ini, tanpa perlu repot-repot mendirikan museum baru.

 

Dua ikon yang lain: Batavia – Jakarta 

Dua museum yang saya maksud untuk dijadikan ikon ini adalah Museum Sejarah Jakarta – yang lebih sering disebut Musem Fatahillah—dan Museum Bahari.  Bangunan kolonial yang menjadi situs dari kedua museum tersebut sebenarnya sudah dengan sendirinya merepresentasikan sejarah kota Batavia, apalagi kedua bangunan tersebut didirikan pada masa awal kekuasaan VOC.

Stadhuis atau Balai Kota yang menjadi situs Museum Sejarah Jakarta perlu melebarkan fokus tentang tata pemerintahan kota mulai dari masa VOC – sampai ketika gedung tersebut dijadikan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beribukota di Batavia (bukan Bandung!). Lalu diteruskan sampai Jakarta Raya mendapat status Daerah Khusus Ibukota. Perlu usaha segera untuk mengumpulkan benda-benda museum berkenaan dengan masa pemerintahan lokal Jakarta, mengingat justeru bahan-bahan dari periode pasca-kemerdekaan lebih sulit dilacak dan diperoleh.

Museum Bahari yang memiliki bangunan bekas gudang VOC di sebelah barat (Westzijdsche Pakhuizen), tinggal mengkhususkan diri pada hal-hal berkenaan dengan pelayaran-niaga, transportasi laut dan hal kebaharian diluar aspek pertahanan-keamanan (yang biasanya menjadi pusat perhatian museum TNI-Angkatan Laut). Kerjasama dengan museum di provinsi yang memiliki budaya bahari, seperti Palembang, Riau, Makasar, Aceh dan beberapa lainnya,  akan sangat membantu memberi makna sejarah Indonesia sebagai sejarah bangsa bahari.

Yang diperlukan adalah program yang bisa diimplementasikan yang bukan sekedar wacana, pendanaan, jaringan kerjasama nasional dan internasional, dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

 

Sebuah kemungkinan lain

Untuk pen-dokumentasi-an film Jakarta punya Sinematek Indonesia. Tetapi untuk bidang musik (lagu dan komponisnya) seingat saya belum ada. Saya dibesarkan dalam masa-masa lagu-lagu hiburan yang lahir dalam suasana lokal yang cukup kental. Tidak cuma mengenal Kroncong M. Sagi (dari Kemayoran), miss Netty dengan kroncong ‘Moritsku’, gambang kromong  dari berbagai perkumpulan, berbagai orkes kroncong yang ditanggap pada pesta-pesta perkawinan sampai kepada irama Melayu yang amat populer di akhir tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an. Dilanjutkan dengan irama padang pasir (Munif: Bunga Nirwana, Ya Mustapha), lagu-lagu humor bercorak Betawi dari Benyamin Suaib sampai masuk ke irama dangdut yang diawali oleh penyanyi ‘Boneka dari India’ (Ellya Khadam) hingga Roma Irama.

Ada pula lagu-lagu hiburan (masa itu belum dikenal istilah lagu pop) yang berlatar belakang Jakarta (Papaya dari Pasar Minggu, Pasar Baru/oleh Alwi) juga yang digubah jauh sebelum itu, seperti Bandar Jakarta, Lenggang Jakarta, bahkan juga kroncong Kemayoran yang sudah menjadi klasik di samping Jali-Jali.

Penyanyi pujaan warga, mulai dari Suhaimi (siulan mantap dalam lagu Dunia), Said Effendy (dari Seroja, Fatwa Pujangga, Timang-Timang Anakku Sayang, sampai Semalam di Malaya, dan banyak lagi), Hasnah Thahar (Yale-Yale) dan banyak lagi yang saya sudah tidak ingat lagi satu persatu

Bahkan komponis anak Betawi yang diangkat sebagai pahlawan nasional, Ismail Marzuki (bang Maing) dalam gubahan lagu-lagu berlatar belakang masa perjuangan seperti Sepasang Mata Bola, Juwita Malam menyebut lokasi Jakarta  dalam gubahannya.  Termasuk lagu Kisah Malam di jalan Lembang.

Jadi, ada banyak bahan yang bisa mendorong Pemerintah DKI Jakarta membangun sebuah pusat dokumentasi musik berlatar belakang Betawi-Jakarta, bahkan sampai pada tingkat nasional. Ini mengingat banyak lagu hiburan dimulai populeritas dari Jakarta lewat siaran RRI. Bahkan ketika Presiden Sukarno menolak lagu-lagu Barat, irama rock-n-roll yang disebutnya sebagai lagu ngak-ngik-ngok, Jakarta memulai dengan ‘kebangkitan lagu-lagu daerah’. Saya kira, banyak di antara kita yang masih ingat lagu Anging Mamiri, Ati Raja, Bubuy Bulan, Pilelueyan, Ampar-Ampar Pisang, Paris Barantai, Ayam den Lapeh, Dayung Palinggam, Lisoi, Butet, dan banyak lagi yang bercirikan kedaerahan tetapi populer lewat siaran RRI Jakarta.

Belakangan ini banyak lagu-lagu lama bermunculan dalam rekaman dengan sebutan lagu ‘daur ulang’ yang dinyanyikan oleh penyanyi dari generasi muda. Tidak masalah bagi mereka yang bernostalgia ke jaman Lilis Suryani, Koes Plus, Broery Pesulima, dan lain-lain. Tetapi museum musik nasional di Jakarta, termasuk lagu-lagu bercorak Betawi-Jakarta dari segala genre musik, mesti mendokumentasikan yang orisinil dalam rekaman sejaman. Museum seperti ini akan banyak didatangi orang dari berbagai generasi, yang mengenal ikon lagu-lagu jamannya.

Saya percaya, jika Pemerintah DKI Jakarta mendirikan museum musik dan lagu ini akan banyak dukungan dari berbagai pihak. Ada banyak kepentingan, apalagi usaha ini akan termasuk salah satu usaha menghargai-menghormati hak cipta para penggubah lagu juga para penyanyinya. Sangat mungkin dengan adanya museum musik ini, pembajakan lagu setidaknya berkurang atau bisa dibatasi ruang geraknya. Buat warga Betawi, setidaknya kita bisa mendengarkan lagi lagu-lagu ciptaan Husein Bawafih, alunan orkes Melayu Bukit Siguntang, dan yang lain-lain.

Musik itu sngat manusiawi, tidak hanya menghibur tapi juga mengobati luka-luka diri, ada kecintaan bersama di dalamnya, ada solidaritas warga dan ada rasa kebanggaan.

Mudah-mudahan impian dan keinginan ini segera menjadi kenyataan.

Ampera Raya, 21 November 2011

Mona Lohanda

Sejarawan-peneliti Arsip Nasional RI

You can leave a response, or trackback from your own site.

Switch to our mobile site

Top